Perempuan imigran di Belanda dan redefinisi subyektifitas

Seseorang tidak terlahir sebagai perempuan, kecuali menjadi perempuan kata filosof feminis Simone de Beauvoir. Pernyataan ini juga menjadi dasar argumentasi banyak pemikir dan aktifis pembela hak-hak perempuan. Bukan saja menjadi perempuan adalah sebuh keistimewaan yang ironis, namun identitas sebagai perempuan tersebut melahirkan beban, tanggungjawab dan perilaku yang harus diikuti, kaitannya dengan hubungannya dengan orangtua, lingkungan, kekasih maupun istri. Subyektifitas perempuan yang sangat problematis ini terjadi secara universal, artinya dimana-mana. Bahwa perempuan secara struktur dipinggirkan posisinya dari sejak ia lahir dan diketahui tidak memiliki penis, bukan lagi keistimewaan kebudayaan masyarakat tertentu. Mungkin hal ini yang membuat para feminis lahir dengan berbagai pandangan dan caranya.Dari  mereka yang tampil sebagai pemikir yang ingin merebut ruang dalam ilmu pengetahuan  sampai dengan perjuangan sejumlah Srikandi pemberani yang melawan hukum yang dzalim. Terkadang merekapun sampai harus melawan kaumnya sendiri.

 Sekolah imigran di Belanda

 Adalah musim semi di tahun 2005 saya menginjakkan kaki saya di tanah Belanda dengan harapan mulia yaitu diperlakukan sebagai perempuan dengan setara. Sebagai imigran, saya dituntut untuk mengikuti kursus bahasa dan kebudayaan. Nama kursus ini yaitu “Inburgeringscursus” yang jika diartikan secara harfiah adalah kursus untuk menjadi warga negara atau “burger”. Sekolah penyelenggara mengkategorikan para imigran menjadi beberapa kelompok dilihat dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan masing-masing sebelum pindah ke Belanda. Banyak juga yang datang dari negara-negara seperti Afganistan, Ethopia, Irak dan Iran, yang merupakan pencari suaka dan beberapa dari mereka tidak dapat membaca alfabet. Sebagian dari mereka adalah janda ataupun terpisah dari suaminya. Mereka tinggal di tempat penampungan yang berbeda dengan suami mereka.

Di tahun 2007 setelah lulus dari kursus ini, saya melamar pekerjaan di sekolah yang sama sebagai asisten guru. Selain mengasisteni para imigran yang juga murid, saya juga harus memastikan bahwa para ibu yang adalah calon murid bisa mendapatkan tempat untuk menitipkan anaknya. Prosedur untuk menjadi anggota childcare di belanda sangatlah birokratis. Prosedur ini melibatkan sekolah imigrasi dan cityhall atau kelurahan yang bertanggungjawab untuk membiayai childcare tersebut. Dengan bahasa belanda saya yang masih terbata-bata, saya berusaha melakukan tugas tersebut.

Saya mendapatkan satu map besar berisi informasi nama ibu yang harus dihubungi dan diberitahu bahwa ia harus mulai sekolah. Setelah itu saya akan meregistrasi nama dan usia anak dan mencari childcare yang dekat dengan rumah ibu dan sekolah anak. Suatu hari saya dengan bahasa Perancis yang sangat terbatas mencoba menghubungi seorang ibu yang baru saja datang dari Afrika. Panggil saja namanya Aminah. Ia adalah seorang janda beranak tiga. Yang membuat saya kaget, anak ketiganya masih bayi, usia beberapa bulan. Saya menjelaskan bahwa ia harus sekolah dan menitipkan anak-anaknya di penitipan anak. Awalnya ia menolak. Tentu saya sadar, ibu mana yang dengan sukarela mau menitipkan anak bayinya ke penitipan anak. Saya mengkomunikasikan hal ini pada bos saya. Dan menurutnya tanggungjawab saya adalah membuat ibu ini bersekolah. Saya tetap harus membujuk si ibu. Kemudian ibu itu memberi alasan bahwa tidak ada bis yang melalui rumah menuju ke sekolah anak ini. Ketika saya kemukakan alasan ini, bos sayapun berkata. “Mereka bisa naik sepeda.” Saat itu saya langsung bereaksi. Saya membayangkan seorang ibu yang baru melahirkan dengan baju yang panjang seperti gamis. “Tidak semua orang bisa naik sepeda, “ jawab saya. Atasan saya itu dengan keras menjawab, “Kamu terlalu memanjakan mereka. Mereka perempuan-perempuan imigran harus belajar mandiri. Kami saja bisa, mengapa mereka tidak?”

Menjadi perempuan Imigran-Belanda

Tidak sedikit perempuan imigran yang datang dan mengeluh tidak dapat tidur berhari-hari karena kecemasan yang dideritanya. Kecemasan akan masa lalu dan kecemasan harus menjalani kehidupan yang tidak mereka sukai. Beberapa dari mereka yang saya kenal mengkonsumsi obat-obatan untuk meredam depresi dan sekedar dapat tidur. Namun menjadi “mandiri seperti layaknya perempuan belanda” adalah sebuah proyek besar yang sifatnya menjadi sangat memaksa (oppressive). Metode agresif ini mengingatkan saya dengan kebijaksanaan NGO dari Negara Eropa dengan program pencegahan angka penularan HIVnya dengan cara menyunat para laki-laki di Nigeria supaya tidak mudah terinfeksi HIV.

Fenomena yang juga cukup serius, yang bukan hanya didapati di tengah imigran perempuan saja, namun juga imigran laki-laki adalah pemisahan kategori antara imigran yang berpotensi dan baik dan imigran yang tidak berpotensi. Imigran berpotensi adalah mereka yang dapat dengan cepat berasimilasi. Imigran yang kurang baik adalah mereka yang masih melakukan tradisi dan nilai yang mereka bawa sebelum berimigrasi. Ditengah para imigran, kategori-kategori  ini juga menjadi sebuah standar yang harus dicapai. Karena dengan sendirinya, dengan berimigrasi para imigran mengalami perbenturan dengan para individu dari berbagai etnis dan kelas sosial, belum lagi penduduk lokal. Pertemuan dan benturan ini menghasilkan banyak ketidakpastian pada diri sendiri akan eksistensi diri dan kebutuhan untuk meredefinisi siapakah “ aku.”

 Menyaksikan dan mengalami prosesnya sendiri membuat saya sadar, menjadi perempuan dan ibu sesuai dengan definisi yang dipercaya dan diterapkan dalam kebudayaan yang lain adalah sebuah pemaksan identitas. Pemerintah maupun sekolah dengan sangat ketat menerapkan program perubahan jati diri ini seperti sebuah proses alami. Apa yang perempuan Belanda bisa, maka harusnya perempuan imigran juga bisa. Identitas berikut konsekuensinya dibebankan, tanpa melihat latar belakang pendidikan, usia, agama, nilai-nilai yang dipercaya, serta kondisi-kondisi tertentu. Yang dimaksudkan dengan kondisi-kondisi tertentu adalah cuaca, trauma kekerasan dalam rumah tangga, trauma perang di negara asal, kecemasan akan menjadi minoritas di tengah-tengah, sampai dengan tuntutan-tuntutan untuk mandiri tersebut.

 Artikel ini telah di publikasi oleh Blog Jurnal Perempuan. 

Kekuasaan dan mistik ketelanjangan tubuh perempuan

Tubuhku adalah aku. Begitupun tubuhmu. Ia adalah kamu.” Kita tak mungkin memisahkan tubuh kita dari subyektifitas kita. Ia bukan hanya kulit, bentuk, warna dan organ-organ. Namun ia menyatu dengan keringat, air mata dan emosi kita. Tubuh itu milik kita. Kita percaya bahwa tubuh itu milik kita. Namun tubuh kita memiliki kompleksitas yang sangat rumit. Belum lagi kemistikannya. Terutama bila kamu adalah perempuan.

Mistik dalam tubuh perempuan

Dari tubuh perempuanlah terlahir mahluk hidup yang kita sebut manusia. Tubuh perempuan mengalami haid atau mensturasi yang mengeluarkan darah yang katanya darah kotor. Kita dilarang masuk masjid atau bersembahyang dalam keadaan “kotor”. Belum lagi emosi yang disebabkan oleh hormon dan sakit perut yang melilit sampai ke pantat dan vagina saat sebelum dan ketika awal mensturasi.

Adalah payudara kita, yang katanya digemari oleh pasangan laki-laki. Ia menyembul kokoh meski dengan ditutupi oleh kain. Tubuhnya dituding sebagai biang kerok perkosaan. Dari mulai pangkal paha, betis, kemudian tentu pantat dan vagina. Selama berabad-abad, kita percaya mitos ini. Kita percaya kemistikan tubuh perempuan. Bahkan wangi rambutnya memancing lelaki yang sedang tidur. Sebagian dari kita dipaksa dan terpaksa untuk menikmatinya sebagai sebuah kelebihan atau pujian, atau kasarnya sebagai cermin kepercayaan diri. Sementara perempuan lainnya berlindung dibalik meteran kain, menyembunyikan “aib” yang digunakannya, karya Tuhannya sendiri.

Ketelanjangan dan kekuasaan

Dari seorang penari bernama Okty Budiati, saya belajar mengerti ketelanjangan. Bukan tubuh perempuannya yang merepresentasikan keindahan yang banal. Namun gerak, tari dan emosinya yang bercerita akan utuhnya ia sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang penari. Di dalam tarinya, tubuhnya tidak ia gunakan sebagai sebuah media sederhana pemuas nafsu. Tubuh itu bergerak dengan ritme yang pasti. Terkadang lambat, terkadang cepar berkelibat, membentuk sebuah sinergi dengan ekspresi penuh emosi. Tubuh perempuan yang gagah, kuat memanggul apapun yang perlu dipanggulnya.

Untuk pertama kalinya saya menyaksikan puluhan tubuh telanjang di sebuah tempat relaksasi atau spa di Belanda. Tubuh-tubuh itu saling berhadapan, berpunggungan bahkan bersenggolan. Namun tidak sedikitpun, terlihat seringai mesum dari wajah mereka. Tubuh-tubuh tersebut berkelebatan dengan berbagai variasi bentuk, ukuran dan warna. Indah, tidak dalam arti sensual. Yang terpancar justru adalah kekuatan-kekuatan dan kekekaran karena beban kerja. Beberapa perempuan terlihat memiliki guratan bekas mengandung dan melahirkan anak. Kurus ataupun gemuk, bukan lagi menjadi pokok permasalahan. Seksi atau tidak juga tidak. Tubuh kemudian tidak memiliki mistik seksual. Mereka bebas. Perempuan ataupun laki-laki menjadi sama. Tidak ada yang lebih berpotensi untuk diobyektifikasi.

“If repression has indeed been the fundamental link between power, knowledge, and sexuality since the classical age, it stands to reason that we will not be able to free ourselves from it except at a considerable cost.” Michel Foucault.

Seakan-akan adalah sesuatu yang alami dan wajar, bahwa kita semua, perempuan dan laki-laki, dikenai standar yang berbeda dalam masalah kesopanan berpakaian. Kekuasaan menyelinap masuk ke dalam bilik-bilik warga negaranya. Hal tersebut dipergunakan sebaik-baiknya oleh mereka yang haus akan ketimpangan yang menguntungkan naluri binatangnya. Kewajaran sebuah ketimpangan dengan cara yang sangat halus, terutama atas nama doktrin moral, agama dan kesopanan adalah bagaimana kekuasaan bekerja melalui diskursus atau wacana. Bahwa semua ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki ini diatur dalam agama, adalah sebuah argumentasi usang. Namun beginilah kekuasaan bekerja. Agamapun akan mati tanpa dukungan negara. Dan itu sebabnya, Gayatri Spivak, seorang filosof feminis selalu menekankan bahwa agama selalu menjadi alat yang sangat paten atau efektif bagi sebuah negara yang korup untuk menguasai warganya.

Jika tubuh perempuan tidak lagi mistik dan ia diakui sebagai kesatuan yang utuh dengan kekuatan, kerentanan, kepandaian serta emosinya, maka kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Maka laki-laki tidak memandangi tubuh perempuan hanya karena dadanya tersembul atau kaki dan pangkal pahanya terlihat. Maka stigma itu akan mengubah perangkap yang selama ini membungkus kepala perempuan “saya berharga, jika laki-laki menginginkan saya.”

Sumber:

Budiati, Okty. 2010. Sebuah langkah keterbelahan diri.

http://benihilalang.blogspot.nl/2012/01/sebuah-langkah-keterbelahan-diri-i.html

Tulisan ini telah diterbitkan oleh Our Voice dalam rangka Hari Perempuan Internasional.

Menyambut 56 pilihan jender dari Facebook. Surprise?

Mulai bulan Januari 2014 Facebook U.S (Amerika) memuat sekitar 50 lebih pilihan jender untuk mereka yang tidak (dapat) mengidentifikasikan diri mereka dengan pilihan male atau female. Artikel ini tentu disambut dengan gembira oleh para aktivis dan teman-teman yang setuju bahwa jender tidak terbatas dengan male dan female.

  • Agender
  • Androgyne
  • Androgynous
  • Bigender
  • Cis
  • Cisgender
  • Cis Female
  • Cis Male
  • Cis Man
  • Cis Woman
  • Cisgender Female
  • Cisgender Male
  • Cisgender Man
  • Cisgender Woman
  • Female to Male
  • FTM
  • Gender Fluid
  • Gender Nonconforming
  • Gender Questioning
  • Gender Variant
  • Genderqueer
  • Intersex
  • Male to Female
  • MTF
  • Neither
  • Neutrois
  • Non-binary
  • Other
  • Pangender
  • Trans
  • Trans*
  • Trans Female
  • Trans* Female
  • Trans Male
  • Trans* Male
  • Trans Man
  • Trans* Man
  • Trans Person
  • Trans* Person
  • Trans Woman
  • Trans* Woman
  • Transfeminine
  • Transgender
  • Transgender Female
  • Transgender Male
  • Transgender Man
  • Transgender Person
  • Transgender Woman
  • Transmasculine
  • Transsexual
  • Transsexual Female
  • Transsexual Male
  • Transsexual Man
  • Transsexual Person
  • Transsexual Woman
  • Two-Spirit

 

Apa pilihan teman-teman setelah melihat sejumlah pilihan diatas? Kalau saya punya dua pilihan, yaitu Non-binary dan Two-Spirit (Apapun maknanya). Ternyata jender dapat juga menjadi menarik dan kreatif seperti kita membaca zodiak atau ramalan. Tidakkah kita menginginkan bahwa suatu hari kita akan mampu mendiskusikan jender tanpa perdebatan sengit akan hirarki dan masalah dominasi serta kekuasaan? Tapi sampai hal tersebut terjadi, mari kita bahas kembali latar belakang dan logika di balik perdebatan pembagian jenis kelamin dan jender dalam ranah akademis, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesetaraan.

Beberapa minggu belakangan ini, saya kembali mempelajari Gender Trouble, sebuah karya yang sangat fenomenal dari  Judith Butler. Keterbatasan pengetahuan filsafat dan ditambah dengan bahasa Inggris menyandung ambisi saya untuk memahami buah karya Butler ini. Dan Butler sendiri mengakui adanya hegemoni bahasa yang tidak memberikan ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam debat ilmiah.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, Judith Butler mengakui bahwa kelompok akademisi terkadang tidak menyadari keinginan dan hasrat publik (selain kalangan akademisi) yang memiliki kemampuan dan ambisi yang besar untuk memahami buah pikirannya yang berpengaruh dalam masalah jender. Animo publik tersebut rupanya telah meletakkan buku ini sebagai salah satu buku yang paling laris, untuk kategori buku ilmiah.

Jender dan identitas

Apakah “identitas jender” ada setelah “identitas” ada? Tentu tidak. Menurut Butler, kita tidak mungkin memposisikan identitas jender menjadi hanya bagian dari identitas, dan juga bukan menjadikannya identitas yang utama. Beberapa Filosof seperti Simone De Beauvoir, Luce Irigaray dan Monique Wittig juga berkontribusi pada perdebatan dan diskusi mengenai identitas jender, kaitannya dengan ketidaksetaraan dan heteronormativitas.

Jika Simone De Beauvoir dengan sebuah argumentasi legendarisnya, yaitu “One is not born, but rather becomes, a woman”, yang artinya menjadi perempuan di dalam sebuah masyarakat adalah sebuah hasil konstruksi. Beauvoir membedakan antara jenis kelamin dan jender. “Being female” adalah berbeda dengan “being woman.” Karya Beauvoir ini tentu sangat eksistensialis dan Sartrian. Kontribusi Sartre yang mengedepankan “freedom” dalam “being and nothingness” sangatlah dominan dalam pemikiran di balik argumentasi ini. Konsep freedom tentu sarat akan relasi kekuasaan yang beroperasi dengan sangat rumit. Jika memang jender adalah hasil sebuah konstruksi, maka seharusnya dapat dikonstruksi dengan cara lain, tidak heteronormatif dan patriarkal, begitu tanggapan Butler.

Irigaray dan Wittig, dua filosof Perancis lainnya juga memiliki kontribusi yang cukup memperkaya diskusi identitas yang digelar oleh Butler. Bagi Irigaray, seorang ahli Psikoanalisis dan filosof lulusan Program Doktor Linguistik dari Universitas Leuven yang juga seorang murid Jacques Lacan, “satu-satunya yang diakui adalah maskulinitas.”Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat kuat, berpengaruh, namun juga mengundang kontroversi.  Perempuan menurut Irigaray, tidak eksis dalam kehidupan sehari-hari kecuali dalam atau memiliki fungsi ekonomi. Konsep “kapital” dari Karl Marx, tentu saja membingkai pemikirannya tersebut.

Salah seorang ahli yang tidak mungkin dilewatkan dalam diskusi ini, yang juga tidak kalah berpengaruhnya dalam pemikiran-pemikiran Judith Butler adalah Monique Wittig. Menurut Wittig, argumentasi Irigaray akan tidak eksisnya perempuan dan femininitas dalam jender, justru mengembalikan jender pada dikotomi yang bersifat binary dan hirarkis tadi. Menurutnya kategori jender perempuan memang eksis dengan segala maknanya dengan kaitannya dengan laki-laki. Sikapnya terhadap pembedaan jender adalah dengan tidak membedakannya. Ia tidak mengakui dirinya sebagai penulis perempuan. Menurutnya penulis adalah penulis, tidak ada penulis laki-laki atau perempuan. Wittig dengan buah pikirannya yang membahas seksualitas perempuan lesbian, menyatakan bahwa keinginan seksual itu tidak mengenal jender. Lesbian itu tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin perempuan. Hasrat seks menurutnya adalah hasrat yang bebas. Jika aturan dan norma yang heteronormatif itu tidak ada, istilah heteroseksual dan homoseksual seharusnya tidak perlu ada.

Kesimpulan

Sistem “binary opposition” dalam  jenis kelamin dan jender (laki-laki atau perempuan) yang menjadi poros berfikir sistem heteronormatif adalah akar dari kerumitan dan dilema dalam wacana seksualitas selama tahunan. Akar akan adanya anggapan jender dan seksualitas yang normal dan tidak normal. Menurut Judith Butler, jika transgender ataupun tomboy tidak berlaku (act) seperti jender asli (real), artinya jender yang real itu ada. Sampai kapanpun, jika heteronormativitas adalah akar dari acuan kita berfikir tentang seks dan jender, maka kita akan menghabiskan waktu untuk melakukan normalisasi dan naturalisasi seks yang diluar dari norma-norma hetero.

Dan beginilah cara kekuasaan beroperasi menurut  Foucault. Sebagai warga, kita berada dibawah tangan penguasa yang mengatur kita dengan seperangkat norma-normanya. Norma tersebut beroperasi dengan melalui aturan, mitos, dosa, sangsi bahkan perlindungan. Hal-hal inilah yang memasuki ranah yang paling pribadi dan intim dalam perihal seks, jender dan seksualitas. Hal ini terus dan terus berkaitan dengan berbagai sektor dalam kehidupan kita dari ekonomi, agama, sosial dan budaya. Sebuah cara mengatur warga dengan sedemikian rumitnya sehingga kitapun menyerah dan tidak tau lagi di mana pangkal ujungnya.

Sumber bacaan

http://www.boston.com/lifestyle/blogs/bostonspirit/2014/02/facebook_adds_50_new_options_f.html

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble : Feminism and the Subversion of identity. Routledge.

 

Tulisan ini sudah dikeluarkan oleh Ourvoice Indonesia. 

“Jeritan dari Balik Bukit Duri”

“Jeritan dari Balik Bukit Duri”

Oleh Banyu Bening

Ini lebih dari sekedar fitnah yang disucikan

Tentang perempuan pengebiri kelamin para jenderal

Tentang penari telanjang penuh kegilaan

Tentang “sundal” identitas yang berhasil disematkan

Dari balik jeruji tanpa ketok palu mereka membisu

Dibisukan dan dibungkam kekuatan nafsu

Nafsu yang telah menjalar tanpa malu

Hingga segala cara bisa berlaku

Jika saja tak ada jerit lengking menyayat dari balik Bukit Duri

Mungkin kini tak ada jerit bayi atas ibunya yang mati

Mungkin perempuan lacurku dihormati

Mungkin orang-orangan masih berdiri gagah dari jerami

Jika para perempuan tangguh tak meratap dari balik Bukit Duri

Kini kita tak butuh empati

Karena kita dan laki-laki akan beriringan bak rel kereta api

Atau bayangan yang tak terpisah hari

Bagai derita silih berganti berseling

Di Bukit Duri nasi beling bak kuda lumping

Di sini kita santap nasi basi sedekah penguasa sinting

Di istana menu favorit selalu sedia di atas piring

Jeritan dari Bukit Duri sejarah kelam

Perempuan Indonesiaku dibungkam

Kisah habis gelap makin tambah gelap

Karena sedikit pencerahan mati harap

Sebab dicekoki fitnah sepanjang sarap

Sebelum kita tambah berkarat

Mari bangkit bulatkan tekad

Meraih jaya perempuan cerdas penuh manfaat

Agar raih kembali segala martabat.

Universitas Leiden, 8 Januari 2014.

Puisi yang membuktikan, generasi kami mendesak keadilan, bagi moyang kami yang dibodohi, dianiaya dan dibungkam.

Puisi yang diwakili pembacaannya oleh Tanti Noor Said.

Rekaman wawancara tentang LGBT di Indonesia

Rekaman video ini merupakan hasil wawancara dari Ourvoice Indonesia ketika saya memberi kuliah umum Politik seksualitas di Mabes 55 di Kalibata. Bermigrasi adalah salah satu opsi untuk dapat merasa aman dari tekanan bagi mereka yang merasa marginal dan bersalah dalam tatanan dominasi heteroseksual. Meskipun begitu hubungan kekerabatan tidak terpisahkan oleh jarak dan perbedaan waktu. Norma dan nilai dari agama dan keluarga masih mengikat semua kawan-kawan saya. Jika saja kita menghormati hak azasi dan kemanusiaan melampaui ketaatan kita pada kebudayaan yang hanya memihak pada yang dominan. Heteronormativitas bukanlah heteroseksualitas. Ia sebuah aturan pengikat bagi hak kebebasan seksual seluruh bangsa, bukan hanya kaum homoseksual.

Maskulinitas, makna dan dampaknya pada konstruksi jender di dalam masyarakat dan lingkup akademis

 

Changing Masculinities Workshop

Memenuhi undangan dari guru antropologi dan seksualitas yang juga adalah supervisor saya, Professor Niko Besnier, selama tiga hari lamanya saya mengikuti sebuah workshop yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2013 di Universitas Amsterdam. Tema workshopnya adalah Changing Masculinities. Waktu saya meng-iyakan untuk menghadiri workshop ini, saya kurang menyadari betapa intensif debat yang akan terjadi. Workshop ini dihadiri oleh para mahasiswa Doktoral dan Postdoc dari beberapa Universitas di Eropa dan Amerika yang saat ini sedang melakukan penelitian yang terkait erat dengan masalah jender.

Tanpa kita sadari, konsep bersifat dikotomis (maskulinitas dan femininitas) telah menjadi unsur pokok yang membentuk dan menjadi penuntun perilaku individu dan kelompok manusia, yang terkadang membatasi dan memaksa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak tau sejak kapan pembagian ini dimulai dan diterapkan dalam masyarakat. Namun perlu saya tekankan, penitikberatkan sisi maskulinitas ataupun femininitas seseorang atau kelompok masyarakat sebagai salah satu sisi yg menarik, maka saya, kamu, kami dan kita sedang berada di wacana jender. Namun tentu saja wacana jender itu sangat luas serta ada sebagai bagian dalam kebudayaan setiap masyarakat, mekipun kemudian prakteknya berbeda-beda bentuk.

Perdebatan seputar maskulinitas dan patriarki

Apa itu maskulinitas?

Tanya jawab dan argumentasi masalah maskulinitas pada masyarakat muslim di Kerala India.

Professor Niko Besnier yang sedang bertanya pada Professor Filippo mengenai maskulinitas pada masyarakat muslim di Kerala India.

Ini adalah pertanyaan yang pertama muncul di kepala saya ketika saya dengan sangat panik berusaha membuat thinkpiece yang harus saya kumpulkan dalam waktu tidak kurang dari 12 jam itu. Belum pernah saya panik hingga saya bahkan tidak ingat satu teoripun yang pernah saya pelajari. Ternyata, saya tidak punya ide dan jawaban yang instan. Untuk membaca teori lagi, saya tidak mampu. Akhirnya saya berusaha berfikir dengan merunut jawaban2 yang pernah diberikan oleh teman-teman saya pada masa penelitian dulu. Menurut jawaban teman-teman saya di saat penelitian dulu, maskulinitas adalah perilaku maskulin. Berjalan dan bergerak tidak dengan lemah gemulai, tidak menggunakan bahasa banci sebagai bahasa sehari-hari, dan tidak menggunakan kosmetika seperti layaknya sebagian perempuan dan banci dandan.

Kemudian, perdebatan yang terjadi di awal workshop kami ini adalah “Is gender matter?” Apakah jender adalah sesuatu yang relevan lagi untuk diperdebatkan dan merupakan masalah, baik sosial maupun akademis? Ataukah kita sekarang sebenarnya hanya memelukan 2 dikotomi ini, yaitu maskulinitas dan femininitas, kemudian segalanya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kedua term ini adalah sebuah performative semata. Artinya gendernya sendiri sebagai sebuah studi dan konsep tidak lagi produktif dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Tentu saya kecewa mendengar pernyataan yang sangat sinis, pesimis dan terkesan menafikan kegunaan dan kerumitan ilmu yang saya tekuni selama beberapa tahun ini. Saya menangkap kekecewaan dimata para peserta lainnya.

Jawaban versi saya, “Maskulinitas merupakan sebuah payung yang dapat merangkum apa saja yang termasuk dan disebut maskulin dan atau juga tolak ukur yang menyangkut nilai dan norma yang maskulin. Maskulin yang saya maksud adalah oposisi dari feminin.”

Ketika kelas menjadi ramai, saat itu saya segera sadar, saya tidak sedang political correct, saya sedang thinking out loud. Saya meneruskan jawaban saya di dalam kelas yang penuh dengan suara dengung para rekan-rekan peserta workshop.

“Karena maskulinitas, begitu juga femininitas merupakan sebuah hasil kebudayaan dan proses berbudaya, yang dapat ditemukan di berbagai masyarakat, namun juga dipraktekkan dengan variasi yang berbeda-beda. Maka, kita baru dapat mengerti perbedaan dan kesamaannya dalam bentuk praktek yang kita saksikan atau dengan dalam masyarakat, ketika kita sedang melakukan penelitian lapangan.” Ujar saya dengan gaya yang sangat yakin.  Memang jawaban ini seperti sudah standar ditengah kalangan antropolog yang menjunjung tinggi relativisme dan dinamika.

Patriarki dalam studi jender

Dr. Adnan Hossain, peneliti Hijra dalam  kosmologi, terkait dengan agama Islam dan Hindu di Bangladesh. Keresahan dan frustasi para peserta, dalam denaturalisasi maskulinitas dalam penggunaannya pada studi jender dan seksualitas.

Dr. Adnan Hossain, peneliti Hijra dalam kosmologi, terkait dengan agama Islam dan Hindu di Bangladesh. Keresahan dan frustasi para peserta, dalam denaturalisasi maskulinitas dalam penggunaannya pada studi jender dan seksualitas.

Konsep selanjutnya yang terkena giliran adalah (tidak lain dan tidak bukan), patriarki. Buat saya, kata ini adalah momok. Saya punya “hate and love relationship” dengan kata ini. Itu sebabnya, saya sangat jarang menggunakan kata ini dalam tulisan saya, seperti juga saya takut menggunakan kata maskulinitas atau femininitas di dalam thesis saya. Mengapa saya terkesan agak segan menggunakan kata ini. Sadar tidak sadar, karena sejak saya menulis skripsi saya mengenai strategi perempuan di parlemen, 10 tahun yang lalu, saya telah akrab dengan tulisan-tulisan yang membahas patriarki sebagai biang keladi ataupun “laki-laki adalah predator,” yang kemudian sangat sering diperkuat dengan argumentasi yang kembali melompat kepada budaya patriarki.

Keberatan saya, karena kata ini sering digunakan secara sporadis, namun tanpa menjelaskan makna dan batasan serta konteks dimana patriarki ini sedang dibicarakan. Bagaimana mungkin, jika konteks, konsep-konsep lain juga mengalami pergeseran maupun perubahan makna, namun patriarki seperti tidak digugat dan dijelaskan dengan rinci maknanya. Jika maskulinitas dilekatkan pada laki-laki, begitu juga dengan patriarki. Tulisan Rianne Subijanto berjudul “Moral yang minim: Mempertanyakan kembali perjuangan perempuan” seperti berbicara kepada keresahan saya mengenai konsep-konsep lawas ini dan penggunaannya dalam tulisan akademis serta non-akademis.

Workshop mengenai maskulinitas ini membangunkan beberapa dari kami semua dari sebuah status quo tentang apa itu studi jender, femininitas dan maskulinitas. Secara produktif dan kemudian menjadi reproduktif kami berusaha mengeksplore pengetahuan yang pernah kami telan bulat-bulat itu. Jender selama ini suka tidak suka telah dikaitkan atau kadang misinterpretasi dengan woman studies. Karena, prejudice, yang dianggap memiliki masalah ketidakadilan dan menjadi korban adalah perempuan. Maka secara taking for granted, banyak akademisi seperti juga saya yang tidak mengeksplore maskulinitas dan studi terhadap laki-laki dengan serius.

Pertanyaan yang kemudian juga timbul, apakah maskulinitas ini harus selalu dikaitkan dengan praktek seksual dan jender? Dalam hal ini saya merasa kemudian terjebak habis-habisan dan sadar bahwa jalan keluar itu tidak ada lagi. Maskulinitas tidak harus membahas laki-laki. Potongan rambut dan gaya berpakaian saya belakangan ini sangat sering mendapatkan komentar dari teman. Perempuan yang maskulin adalah salah satu panggilan baru saya, yang kemudian bukan hanya identitas jender yang terkena dampaknya, namun orientasi seksual saya juga banyak dipertanyakan. Dan tentu, seperti juga transwoman, saya harus menjelaskan diri saya kepada orang lain.

Menggunakan kata patriarki baik dalam ilmu sosial, maupun dalam artikel populer

Karena kita akan dengan sangat mudah jatuh dalam sebuah fenomena yang memberi kesan bahwa konsep ini tidak mengalami perkembangan dan proses seperti layaknya setiap konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Setiap konsep lahir dengan latar belakangnya sejarahnya sendiri, namun ia akan selalu mengalami perkembangan. Ia tidak ahistoris. Dalam ilmu antropologi, pendekatan ini ini dikenal sebagai diakronik. Diakronik merupakan salah satu pendekatan metode dalam ilmu sosial yang sangat penting dan berkontribusi terhadap perkembangan teori.

Kita juga harus menyadari dalam menggunakan konsep patriarki, konteks dan sejarah setiap masyarakat berbeda. Itu sebabnya, penting, jika kita menggunakan penjelasan-penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana konsep patriarki ini digunakan dalam masyarakat, dalam hal ini dalam masyarakat di Indonesia. Selain hal ini penting untuk memberikan informasi pada pembaca, hal inipun sangat penting dalam berlatih memahami konsep yang kita gunakan atau baca secara kritis. Sikap kritis terhadap sebuah konsep maupun teori, tidak membuat konsep atau teori ini menjadi lemah atau mati. Kritik dan kajian tersebut justru yang memperkaya keragaman makna dan fungsi sebuah konsep dan teori.

Perlu kita sadari, tidak semua pembaca memiliki pengetahuan yang sama mengenai sebuah konsep. Menurut saya pribadi, ini tidak masalah, karena tidak mungkin semua orang, dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda, memiliki pengertian yang sama mengenai sebuah konsep, dalam hal ini, patriarki ataupun maskulinitas. Oleh sebab itu penting untuk dijelaskan batasan dan maksudnya, sehingga, patriarki bukanlah sekedar laki-laki yang menekan perempuan, tanpa ada penjelasan sejarah dan mekanismenya.

Moralitas sebuah masyarakat dan relativisme

Meskipun kami, para antropolog telah dilatih untuk menggunakan pendekatan relativisme atau mengambil jarak untuk mengerti nilai moral yang lain, baik itu individu dan dalam masyarakat, bukan berarti lantas kami tidak mempunyai prejudice dan tidak mengukur moral orang lain. Terkadang masih ada ledekan atau senyum tidak enak ketika salah satu dari kami sedang membicarakan prakteks seksual sebuah masyarakat. Bahkan saya keceplosan menggunakan kata setia dalam ketidakpercayaan saya menanggapi hasil temuan machoisme kaum laki-laki atau suami di Cuba yang menunjukkan rasa cinta dan setianya terhadap istrinya, namun tetap mempertahankan affairnya dengan kekasihnya.

Apa yang salah dengan affair dan poligami dalam masyarakat Betawi di Jakarta atau poliandri dalam masyarakat Islam di Kerala? Bahkan bukan lagi serial monogami, tapi serial poligami yang terjadi di Cuba, dimana semua suami punya affair, begitu juga dengan para istri. Semua itu masih terkait dengan tujuan dalam rangka menjaga langgengnya tradisi, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu nilai machoisme dan kesetiaan. Kesetiaan, dalam prakteknya memiliki kompleksitasnya sendiri. Dan saya hanyalah individu yang terekspos dengan tradisi serupa, meskipun disaat yang sama menuntut budaya yang straightforward dan tidak menjebak saya sebagai anggota masyarakatnya.

Relativisme tidak semudah yang diajarkan oleh para guru antropologi kami. Kami masih tertawa, bisik-bisik dan berprasangka, karena kami memang sekedar manusia yang merupakan hasil dari budaya yang diajarkan pada kami. Suka atau tidak suka.

Maskulinitas yang mengalami pergeseran atau perubahan

Artikel dari Kageha dan Moyer berjudul Putting sex on the table mengenai kehidupan seksual dan perubahan makna maskulinitas dalam sebuah masyarakat di Nairobi, Afrika setelah intervensi dalam rangka menangani epidemi HIV&AIDS adalah tulisan yang memberikan penjelasan yang paling gamblang mengenai perubahan maskulinitas. Mungkin karena dari seluruh artikel yang saya baca, hanya artikel ini yang dapat memberikan penjelasan mengenai hasil observasi lapangan sebelum dan setelah intervensi dilakukan terhadap sebuah kelompok masyarakat. Kita memang dapat melihat perubahannya dengan jelas. Dan maskulinitas dalam hal ini memiliki konteks yang sangat jelas. Masa epidemi HIV dan aids dan kaitannya dengan sebuah program intervensi yang spesifik.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa laki-laki dalam masyarakat Nairobi (seperti juga masyarakat yang lainnya) memiliki pressure untuk dapat memuaskan para istri dalam hal seksualitas. Kemampuan seks atau sexual prowess seorang laki-laki adalah salah satu tolak ukur penting dari maskulinitas mereka. Namun ketika mereka sadar akan adanya epidemi HIV dan aids serta kaitannya dengan perilaku seks, lantas banyak dari mereka menjadi murung. Bagi mereka yang HIV+ juga tidak berani mengakui pada pasangan bahwa mereka mengidap virus ini.

Kebanyakan program intervensi yang ada menganjurkan mereka untuk abstain atau tidak terlalu aktif untuk melakukan hubungan seks lagi. Belum lagi obat yang sangat keras yang berpengaruh kepada prestasi seks mereka. Kehidupan seksual dengan pasanganpun menjadi perlahan-lahan hilang. Salah seorang lelaki bicara bahwa untuk mereka yang sejak awal aseksual, bukanlah masalah besar untuk tidak berhubungan seks. Tetapi untuk mereka yang terbiasa menikmati seksualitasnya, maka ini adalah sebuah malapetaka besar.

Program intervensi baru yang dipraktekkan di Nairobi adalah program untuk tetap hidup dengan HIV yang telah diidap melalui medikasi atau pengobatan, namun tidak menghilangkan hasrat seksual yang ada. Program ini memiliki kelompok atau grup terapi yang memberikan stimulasi untuk dapat kembali menikmati seksualitas mereka. Mereka juga diberikan obat seperti viagra untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka ssampai kemudian kemampuan tersebut kembali pulih. Setelah pulih, mereka tidak lagi butuh viagra.

Berbagai contoh kasus yang saya pelajari dari studi etnografi yang membahas mengenai maskulinitas. Namun kemudian memang hanya dengan mempelajari prakteknya dalam masyarakat, yang membuat kita mengerti bagaimana maskulinitas ataupun femininitas dipraktekkan di dalam sebuah masyarakat. Perubahan bisa terjadi dengan sebuah peristiwa berskala sangat besar yang menimpa sebuah masyarakat. Contohnya seperti krisis ekonomi dan wabah penyakit. Namun, maskulinitas tidak memiliki bentuk dan definisinya yang universal.

Daftar Pustaka

Harkonen, Heidi. 2013. Negotiating Wealth and Desirability: Changing Expectations on Men in Post-

Soviet Havana. University of Helsinki.

Kageha Igonya, Emmy and Eileen Moyer.2013. Putting sex on the table: sex, sexuality and masculinity among HIV-positive men in Nairobi, Kenya. University of Amsterdam.

Odinga, Agnes. 2011. “I am not Tassa, He Is not a Man like other Men”: Feminising Infertility and Masculinising Fertility in South Nyanza, 1945–1960. In African Sexualities: A Reader. Sylvia Tamale, ed. Pp. 474–480. Cape Town: Pambazuka Press.

Tulisan ini telah dipublikasikan oleh Ourvoice Indonesia

Pancasila dan kegagalannya dalam melindungi waria warga Kampung Duri

1384197_10151751488707732_271022495_n

Bulan April lalu ditahun 2013, anggota komunitas waria di Jakarta Barat dituduh telah membawa sial bagi lingkungan tempat dimana mereka tinggal. Komunitas waria di Kampung Duri mengadakan ceramah Islam mingguan setiap hari Jumat malam. Akan tetapi pada suatu malam di bulan April, warga di wilayah tersebut memprotes kehadiran dan acara pengajian mereka. Dengan  menggunakan slogan-slogan Islam dan mengatakan bahwa perilaku transjender yang “berdosa” telah menyebabkan bencana kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka. Komunitas waria diminta untuk pergi dari kampung tersebut.

Didalam masyarakat di Asia Tenggara, ada kelompok minoritas pria yang identitas gender dan seksualnya dianggap menyimpang dari harapan normatif. Penampilan dan praktek seksual mereka tidak sesuai dengan heteronormatif – himpunan norma yang membakukan heteroseksualitas dan membatasi bentuk ekspresi gender dan seksualitas lainnya dan  menyebutnya sebagai penyimpangan. Menurut ahli gender dan seksualitas seperti Robert Corber, Stephen Valocchi dan Gayle Rubin, perangkat norma ini bekerja untuk mempertahankan dominasi heteroseksualitas dengan mencegah bentuk prakteks seksualitas lainnya.

Di Indonesia, lelaki-lelaki ini memliki berbagai sebutan, yakni waria dan banci. Istilah gay juga kerap dipergunakan, yang sebenarnya menyederhanakan kerancuan antara identitas jender dan orientasi seksual individu.

Sebelumnya, mereka banyak dipanggil dengan sebutan wadam—akronim dari Hawa-Adam atau Wanita Adam. Namun, Kementerian Agama tidak setuju dengan penggunaan nama nabi yang dianggap suci ini untuk menyebut lelaki yang tidak mengikuti norma heteroseksual. Kementerian pun memberikan nama resmi baru, yaitu Waria. Waria berasal dari kata Wanita dan Pria. Istilah ini sering digunakan saat ini di Indonesia.

Sementara waria merupakan bagian yang nyata dari masyarakat Indonesia, namun mereka juga terpinggirkan dan sering dipandang  konyol atau berdosa menurut beberapa persepsi agama, dan dalam konteks negara kebangsaan Indonesia.

Keberadaan  transjender dapat dilihat dalam berbagai budaya dan kelompok etnis di kepulauan Indonesia. Keberadaan mereka memiliki sejarah, makna dan fungsi mereka sendiri, baik dalam konteks sosial, maupun spiritual. Dalam budaya Bugis, bissu dikenal sebagai dukun yang melakukan ritual doá maupun penyembuhan, yang mengenakan pakaian wanita sebagai syarat ritualnya. Di kota Ponorogo Jawa Timur, kita dapat menemukan reog, pertunjukan tari yang dilakukan oleh warok dan gemblak. Warok biasanya seorang yang tinggi perawakannya. Sedangkan gemblak adalah seorang lelaki muda yang menjadi asistennya.

Oleh sebab itu, keberadaan identitas transjender bukanlah fenomena baru di Indonesia. Didalam tradisi, praktek transjerism tidak selalu dianggap sebagai dosa. Namun ketika Islam dan Kristen berkembang luas di Indonesia, tradisi transjenderisme mulai dianggap menyimpang dan terbelakang. Agama-agama besar yang merupakan produk dari kolonisasi ini, tidak memberikan ruang bagi kaum transjender dan praktek transjenderisme. Perilaku transjender lalu dibenturkan dengan aturan-aturan agama yang mendosakan mereka.

Sejalan dengan agama, heteronormativitas telah didorong untuk menjadi bagian dari budaya nasional. Heteronormativitas, misalnya, diberlakukan sejak masa rezim Orde Baru Soeharto. Tradisi transgenjerisme ditekan secara dramatis karena tidak sesuai dengan versi modernitas yang dianggap mewakili identitas Indonesia sejati.
Namun, ideologi modern dan kekuasaan pemerintahan, tentu saja tidak menjangkau setiap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, praktek ini masih ada di beberapa masyarakat pedesaan dan pedalaman. Sementara itu, di Jakarta, dan kota-kota besar lain, pekerjaan waria paling umum adalah sebagai pemilik dan pekerja salon kecantikan, sebagai penyanyi jalanan (pengamen), penghibur atau pekerja seks. Peluang karir  dalam pekerjaan formal tetap terbatas, bahkan di kota besar sekalipun.

Ancaman  yang dihadapi transjender berasal dari keberadaan mereka yang terkucil dan dipinggirkan (marginal) dalam masyarakat. Laki-laki acap kali menggoda pengamen waria dari mobil mereka. Disaat rejim Suharto jatuh, sistem pemerintahan melemah dan protes dari kelompok masyarakat tertentu yang tidak menyukai wariapun semakin keras. Organisasi keagamaan garis keras telah mengecam keberadaan komunitas waria, dengan dalih untuk melindungi generasi muda dari penyimpangan moral.

Ancaman terjadi dua kali pada tahun 2010: selama sesi pelatihan HAM bagi waria, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Depok. Kemudian, juga terjadi pada saat Konferensi Asosiasi Internasional Lesbian, Gay, Biseksual, Trans dan Interseks (ILGA) yang diselenggarakan di Surabaya.

Polisi tidak menjamin untuk melindungi keselamatan peserta selama konferensi ini berlangsung. Penggolongan transgender dan praktek sosial, serta seksualnya sebagai dosa telah memberikan ruang bagi publik untuk merendahkan dan mengejek kaum waria. Dengan mengkategorikan waria sebagai abnormal, kelompok pengecam waria ini membenarkan aksi kekerasan mereka terhadap kaum waria.

Menurut sosiolog asal Perancis Emile Durkheim, persamaan mengikat masyarakat, sementara perbedaan dapat menyebabkan ketakutan dan mengarahkan masyarakat pada perpecahan. Dalam pengertian ini, dengan mempraktekkan femininitas dan melanggar norma seksual, waria telah menantang kekakuan dan struktur sosial di Indonesia.

Keberadaan mereka, faktanya, menantang norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan bangsa dan hegemoni heteroseksual. Selain itu, asumsi bahwa waria selalu berpakaian seksi, berbicara kotor dan selalu terlibat dalam perilaku homoseksual lebih merupakan stigma daripada bagian dari karakter pribadi waria. Stigma yang tertanam dalam identitas mereka dianggap oleh orang lain sebagai ancaman bagi kesopanan dan agama.

Apa yang dilakukan oleh  warga Kampung Duri terhadap komunitas waria di daerah mereka adalah cara untuk menerapkan norma-norma agama mereka. Pada saat yang sama, tindakan kekerasan ini menunjukkan ketakutan masyarakat akan terancamnya kelanggengan hegemoni heteroseksual.

Tetapi terlepas dari ketakutan ini, sebagai warga negara Indonesia, waria memiliki hak yang sama seperti juga warga negara lainnya. Pilar kedua Pancasila, landasan filosofis resmi negara, berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sebagai warga negara Indonesia, waria memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan beradab oleh sesama orang Indonesia dan aparatur negara.

Sebuah serangan untuk kelompok waria menunjukkan bahwa beberapa orang tidak memahami konsep kemanusiaan. Kemungkinan lain adalah penolakan sosial atas eksistensi waria yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori jender yang bersifat binair, telah menempatkan waria di luar kategori manusia yang harus dimanusiakan bagi kelompok yang menentangnya. Dengan kata lain, pengetahuan sebagian warga tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia masih sangat rendah.

Sebagai pilar masyarakat Indonesia, Pancasila ditantang untuk menjawab dan memecahkan kompleksitas ini.

Dalam kasus waria, negara memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada warga negara Indonesia, bagaimana mereka dapat mematuhi agama mereka, tetapi pada saat yang sama menegakkan kemanusiaan dan hak asasi manusia, sehingga waria bisa hidup sesuai dengan identitas mereka, sementara di lain pihak  merasa dihormati dan aman.

Artikel ini sudah dipublikasikan di website Our Voice dan The Jakarta Globe.

Seduction and repress: the sensuality of voice, body and dance of Indonesian women performers in translating sexual desire of Indonesian underclass

Throughout the years, as a music style, dangdut alternately has become a subject of discussion in religion and political realm in Indonesia. Andrew Weintraub, an ethno-musicologist and author of dangdut Stories emphasized in his book, during new order regime (1966-1998), the production of pop culture was controlled by authorities. They aimed to render all form of entertainment secure. There would be no space to violate the norms and values, nor absolute power of the authorities by text, performance and costumes of performers. The space on utilizing music as a form of resistance did exist, but it was not substantial. This issue impinged on dangdut too. Dangdut has always been associated with working class groups, particularly in rural areas, where they constitute a majority of citizens (rakyat) who are not privileged economically. While economic prosperity is distributed unevenly and inequality becomes wide, dangdut  becomes a tool or medium for the working class groups to express their discontent on inequality that they have to deal with.

In a different decade, the function of dangdut has shifted continuously in projecting social and politic change in Indonesia. In 1970s, dangdut was a medium to preach and socialize an ideology of Islam. In1980s, female dangdut singers nuanced the dangdut performance. Dangdut emerged as an instrument to show female subjectivities. The lyrics represented inequality, infidelity and painful experiences that women endure within their marriage, relationship or in Indonesia’s patriarchal society at large. During the 1990s, dangdut was defined as a national genre by the Indonesian government. In the post-new order regime, the control on the entertainment industry  softened. Concomitantly, the debate around the themes of gender, religion and politics related to performance of dangdut  sharpened.

In Indonesia, as elsewhere, sexual ideology has constantly been reconfigured. e constant reconfiguration is due to the influence of other countries such as Dutch colonization with Christianity and other traditions. Beside the influences from others, the oppression, which occurred under the rule of the New Order Regime, contributed to this shifting. Tradition was gradually and eliminated, including sexual practice. Sexual practice was more liberated and fluid until 19th century.  According to Anderson, sexual practice was not associated with sin or mortification. Sexual practice was also not strictly associated with love and marriage. It was rather the feeling of amusement, craze and passion.

Recently, as largest Muslim countries that should perform decency, dangdut becomes a genre that provide eroticism through the body, dance and voice of women. There are many variety sort performance, such as dangdut Pantura, Koplo and dangdut hot. This kind of performance presents sexual attributes such as “slutty” costumes, erotic dance (joget) and intriguing lyrics that picture a seductive invitation to male audiences. Furthermore, there is also a tradition of saweran that existed in dangdut came from a ronggeng tradition in West Java where men give money to female singers as reward for their sensual dance and asked to be invited to dance on the stage.

On the one hand, dangdut has been pictured as the commodification of female’s bodies  in order to serve men’s sexual fantasies. On the other hand, we can understand how their performance provides the safe zone to the public to express their sexual desire that is repressed by so called decency of eastern culture as an identity of Indonesia. An effort to associate national culture with the decency is confronted with a nostalgia for freedom to express sexuality in pre-colonial time, whereas sexuality practice fluidly and did not collide with norm and values of religion, such as Christianity and Islam.

We can also understand the stage of dangdut as a venue that represent an expression of nostalgic longing for the freedom. Borrowing a theory from Mikhail Bakthin, a Russian philosopher, as an event, dangdut performance can be understood as  a safe zone where sexual expression is allowed to be presented. Bakhtin understood carnival as an event where the masses obtain an opportunity to  freedom in act and break away from everyday restraints of their everyday lives. In this particular case, the past is intermingled with the present situation, where sexual expression is seen as hindrance by the authorities on presenting decent face of Indonesia. The performance of dangdut singers presents experiences that embrace the pain of longing for the past and forms a protest against recent sexual repression.

I conclude, we can apprehend the woman dangdut performers as a victim of a patriarchal system who serve Indonesian men’s sexual needs or economic commodity in the Indonesian musical industry. But we also can grasp the women as an agency who possess a power through her performance and appearance. Because, a stage of dangdut has much more complicated explanation. It is a social phenomenon that is loaded with sexual repression, local cultural traditions and post-colonial influence. By understand the performance of woman dangdut singers as an agency, we also will grasp much more interesting explanation about the dynamic of social class, gender relation and sexuality from many angles. 

 

 Image

Toleransi sebagai sebuah bom waktu dan simbol ketidaksetaraan

1381874_10151754940237732_1235274048_n

Apa yang kita selama ini bayangkan jika kita menyebut negara-negara Barat, yang kita oposisikan oleh Timur, yang kita sebut sebagai kiblat dari bangsa kita? Adalah negara yang modern, maju dan terbuka dengan keberagaman dalam berbagai bentuk. Salah satu dari keberagaman bentuk tersebut termasuk jender dan orientasi seksual. Asumsi ini sangatlah problematis.

Asumsi ini problematis, karena kita menafikan keberagaman yang ada dalam setiap masyarakat. Belum lagi, tidak semua negara yang ada di belahan Eropa, yang berkulit putih (maaf harus menyebut sebuah ras) atau yang tidak menganut agama sebagai dasar berpijak dari negaranya adalah terbuka untuk keberagaman. Belum lagi, tidak semua orang yang ada di dalam sebuah masyarakat memiliki pemikiran yang sama, bahwa semua orang dilahirkan dengan hak yang sama, meskipun dengan perbedaan-perbedaannya.

Selain itu, sikap toleransi sebagai sebuah kata kunci untuk menyikapi keberagaman terbukti sebagai bom waktu yang dapat meledak kapanpun. Saya telah lama meninggalkan kata ini. Apa yang berbahaya dari kata toleransi? Toleransi adalah sebuah kata yang digunakan oleh mayoritas untuk tidak melakukan tindakan melarang ataupun tindakan yang mengancam keberadaan kaum minoritas yang tidak sesuai dengan mereka atau tidak disukainya.

Ketika kita berbicara mengenai “hidup bersama dalam keberagaman,” apapun bentuk keberagamannya, kita akan dengan mudah menggunakan kata toleransi ini. Misalnya, kita harus bertoleransi terhadap orang-orang yang beragama lain. Atau, kita juga kerap mendengar, “negara-negara barat adalah negara-negara yang menganut sikap toleransi.”

Apa yang terjadi saat ini pada kaum homoseksual di negara Rusia? Rusia memberikan denda dan hukuman kepada pelaku homoseksual. Saat ini, disana kaum homoseksual mengalami kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Artinya, toleransi yang pernah diberikan itu sekarang ditarik, karena tidak sesuai dengan kepentingan politik Presiden Poetin dan pendukungnya. Negarapun tidak lagi menjadi payung pelindung bagi kaum homoseksual di Rusia. Toleransi adalah pemberian, seperti juga ijin, yang ketika saatnya tidak cocok atau saatnya bergeseran dengan kepentingan politik pemegang dominasi, ia akan ditarik kembali.

Australia, salah satu negara yang dahulu “menerima” (kata yang sarat dengan makna keterpaksaan) pengungsi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)  yang membutuhkan suaka, kini juga mulai merubah sikapnya. Australia bahkan akan mengirim para pengungsi dengan kapal ke Papua Nugini, dimana homoseksual dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Semua peristiwa ini tentu membuat kita terkejut. Saya makin menyadari, toleransi bukanlah sikap yang ideal untuk menyikapi keberagaman, karena mengandung makna memberi dan diberi. Ada yang diatas, yaitu yang memberi dan yang dibawah, yaitu yang diberi. Toleransi merupakan bukti tidak diakuinya kesetaraan. Selama kita berada dalam posisi mayoritas dan sejalan dengan pemegang kekuasaan, maka posisi kita akan aman. Namun, jika kita ada di posisi yang berlawanan dan tidak sesuai dengan penguasa, kita hanya menunggu, kapan hak kita tersebut diambil kembali.

Petisi ini bisa ditanda tangani, mungkin kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini terancam posisinya. Atau sekedar dukungan pada mereka. Salam kesetaraan!

Sudah dipublish oleh Ourvoice Indonesia.

Foto: Stevani Fenda

The freedom of press of Indonesian LGBT NGO is under attack

Since April 2013, Our Voice Indonesia, one of the Indonesian LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) NGOs faced an issue on their freedom of distribution of information to their audiences. Some audiences complained of not being able to access the website of Our Voice Indonesia. On Tuesday, July 16, Our Voice Indonesia discussed advocacy strategies with the Press Legal Institute (LBH Press), before discussing about this blockade to the Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo).

Our Voice Indonesia, is one of the Indonesian LGBT movements that becomes very popular recently, not only among Indonesian LGBT, but also heterosexual youths, academics and human right activists. This NGO became well-known for their website’s promotion of human rights, gender and sexual equality, and religion and education, as well as its many creative activities .

Their mission to promote equality and human rights is wrapped by news on tragedies of human rights or inequality issues, gossips among celebrities about gay rights that occur in Indonesia and overseas. At the same time, this NGO attempts to share knowledge through articles that are written by many Indonesian scholars and activists from different disciplines.

Chronology of website closure

On April 2013, the website of Our Voice Indonesia cannot be accessed via Pro XL, one of the Indonesian internet providers. Hartoyo, the general secretary of Our Voice went to the office of Pro XL to ask for explanation about this problem. After which the website was accessible again for several days. On May 2013, the same problem occurred. This time the problem became more complicated. Several visits and e-mails were needed in order to obtain clarity from this problem.

The employee who works in Pro XL office checked this website. It turned out accessible by using wifi, but not with Pro XL. Through twitter account or Pro XL, the employee said that there is a possibility that this website is blocked due to its negative contents. Menkominfo is the authority that releases and adjusts the rule for communication and information providers. By negative content they mean pornographic or sexual material.

Hartoyo tried to clarify this issue by contacting the staff of Menkominfo. According to the staff of Menkominfo, the minister does not know anything about it. Until recently, there is no clarification on this problem from Pro XL.

Why do authorities fear from freedom on distributing information and knowledge about sexuality?

Sexual practice is considered taboo, inappropriate, and a sin. Sexual practice is accepted or allowed when it takes place within marriage legalized by the state. In other words, sexual practice is ruled by state. On the contrary, pre- and extra-marital sexual practice takes place among homosexual and heterosexual in “private places”, behind curtain and wall. We (state and citizens) know about this practice. In this sense, sexual practice becomes a behavior too taboo to be discussed, because it is loaded with secret and fear of violating the norms. Locating sexuality into a private domain made this subject undiscussed.

On some level, sexual practice remains a private domain. Not only for LGBT, but also for heterosexual Indonesians. However, it does not prevent the authorities to do the  intervention towards the sexuality of Indonesian citizens.  We still need to find out, whether it was Pro XL as an internet provider, or Menkominfo who decided to close the access of this LGBT website.

Nevertheless, there are many important issues we need to understand in this problem. But the main issue I attempt to address is how the state exercise their authority by controlling the freedom of press and sexual knowledge of their citizens. Blocking a website without any discussion with the management of the website means that the right of the client was ignored. Furthermore, the reasons mentioned by Pro XL how this website contains negative, pornographic or sexual materials is not true.

What actually happened is a fait accompli of the state or the internet provider company towards the basic rights of their citizens to possess an access of knowledge. Moreover, the internet provider, without any discussion has represented their client by taking this decision. The issue being raised is that the freedom of press can always be taken away by those who possess authority. Borrowing the theory generated by French philosopher and one of the important theorists on power, Michael Foucault, we are no longer the subject of our sexuality. We, and our sexuality,are objectified by those who own power.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.